id Indonesian en English
Previous Next

Rekonsiliasi Politik Pascapemilu, Rektor UMK Soroti Peran Layer Elit

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

FKIP UMK – Rektor Universitas Muria Kudus (UMK) Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. angkat bicara terkait rekonsiliasi politik pascapemilu 2024. Hal itu disampaikan saat Prof. Darsono menjadi salah satu narasumber dalam "Dialog Indonesia Bicara" di salah satu stasiun televisi nasional, Jum’at (15/03/2024) petang.

Dalam kesempatan itu, Rektor UMK menyampaikan, dalam konteks rekonsiliasi dapat dipetakan bahwa ada layer elit, dan ada layer grassroot. Di mana layer grassroot ini saat ini bisa dikatakan tengah mengalami otonomus proses resiliensi.

"Sehingga bisa saya kategorikan dalam dua terminology. Pertama terminology dalam layer elit dan terminology dalam layer grassroot, nah dugaan saya yang jadi persoalan itu adalah di layer yang elit," tegas Prof. Darsono.

"Kemudian dalam konteks resiliensi, yang jadi soal ada dua hal, khususnya di layer elit. Pertama adalah kesadaran untuk mau meresiliensi, dan yang kedua adalah keterterimaan untuk mau beresiliensi," tambahnya.

Sementara itu, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan, rekonsiliasi ada dua jalur, yakni jalur politik dan jalur hukum. Dalam rekonsiliasi jalur hukum, pihak yang merasa hak-haknya dicederai itu lantas kemudian mendapatkan jalur formal untuk menyelesaikan ketidakpuasan dan lain sebagainya.

"Kedua adalah jalur politik, dimana peran elit dalam membangun edukasi politik kepada publik soal siap menang dan siap kalah. Akan tetapi jalur politik ini harus selaras dengan keyakinan bahwa Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)," jelasnya.

Menambahkan, peneliti politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan dalam rekonsiliasi, yang paling utama itu adalah bagaimana kita mampu merestorasi lagi hubungan yang retak selama pemilu. Hal itu, harus disertai dengan aturan atau norma yang perlu disepakati bersama.

"Artinya di sini di tingkat elit maupun publik itu mereka harus punya aturan yang itu dihasilkan dari hasil kesepakatan pascakonsiliasi. Jadi di sini yang paling penting itu bagaimana semua pihak yang kemarin itu betikai, berkompetisi, berkontestasi bisa merumuskan hal baru yang itu disepakati bersama," jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong berharap, rekapitulasi suara pada 20 Maret mendatang menjadi satu stage guna memunculkan kepastian hasil pemilu di tingkat pertama. Kepastian itu lah yang akan mengurangi gejolak, walupun bisa saja ada gejolak-gejolak maupun pendapat-pendapat yang berbeda.

"Tetapi memang rekonsiliasi, khususnya di tingkat elit ini jika ada semacam kontrak, kesepakatan, dan lain-lain, pada akhirnya akan ada take and give (jabatan) yang kita khawatirkan," pungkasnya. (Arsya-FKIP)